Inti dari ekonomi pasar adalah terjadinya desentralisasi keputusan berkaitan dengan ”apa”, ”berapa banyak”, dan ”cara” proses produksi. Setiap individu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Hal ini juga berarti bahwa di dalam mekanisme ekonomi pasar terdapat cukup banyak individu yang independen baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen.
Pembahasan
Pada ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya dapat membawa perekonomian kearah yang lebih efesien, dimana sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat termanfaatkan secara lebih optimal, dan juga tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Atau dengan kata lain ”serahkan saja semuanya kepada pasar,” dan suatu invisible hand yang nantinya akan membawa perekonomian kearah keseimbangan, dan dalam posisi keseimbangan, sumber daya yang ada dalam perekonomian dimanfaatkan secara lebih maksimal.
Pada ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya dapat membawa perekonomian kearah yang lebih efesien, dimana sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat termanfaatkan secara lebih optimal, dan juga tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Atau dengan kata lain ”serahkan saja semuanya kepada pasar,” dan suatu invisible hand yang nantinya akan membawa perekonomian kearah keseimbangan, dan dalam posisi keseimbangan, sumber daya yang ada dalam perekonomian dimanfaatkan secara lebih maksimal.
Kemudian hampir sebagian besar negara berkembang, pada dekade 1980-an dan
1990-an dengan kecepatan yang berbeda-beda, mulai bergerak menuju sistem
perekonomian pasar. Meskipun kemungkinan sebagian negara tersebut melakukan hal
itu atas anjuran Bank Dunia, yang sering menjadikannya syarat dalam pemberian
bantuan-bantunannya. Dan tampaknya telah muncul semacam konsensus bahwa peran
aktif pemerintah dalam perekonomian perlu dikurangi, dan pasar perlu diberikan
keluluasaan lebih besar demi tumbuhnya perekonomian yang lebih efesien.
Selanjutnya sebagian besar negara berkembang berharap dengan mereka menerapkan
perekonomian pasar, dan mulai mengurangi banyaknya campur tangan pemerintah,
dapat lebih membawa mereka kearah kemajuan seperti yang dinikmati oleh
negara-negara barat sekarang ini, yaitu kesejahteraan ekonomi.
Namun kenyataannya hal di atas tidak seperti yang semudah dibayangkan oleh
negara-negara tersebut, karena efektifitas pasar memerlukan adanya dukungan
institusional, kultural dan perangkat hukum tertentu, yang kebanyakan tidak
atau belum dimiliki oleh negara-negara berkembang. Dibanyak negara berkembang,
perangkat hukum dan institusionalnya, kalaupun ada masih sangat lemah guna
mendukung beroperasinya ekonomi pasar secara efektif dan efesien. Tanpa adanya
sistem hukum yang mapan, misalnya segala kontrak dan perjanjian bisnis hanya
akan tinggal diatas kertas; hak cipta hanya sebuah buah bibir; dan kurs atau
mata uangpun bisa berubah kapan saja. Dimana situasi kepastian hukum begitu
minim, jelaslah bisnis tidak akan berkembang begitu baik.
Belum lagi ternyata sesungguhnya perekonomian pasar jauh dari sempurna,
dimana sulitnya mendapatkan informasi pasar yang mencukupi bagi konsumen maupun
produsen mengenai harga, kuantitas, dan kualitas produk serta sumber, dan
terkadang untuk mendapatkan suatu informasi diperlukan biaya yang tinggi,
ditambah keberadaan skala ekonomi diberbagai sektor utama perekonomian
menciptakan hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha yang ingin
berusaha pada sektor yang sama. Sehingga pada gilirannya hal diatas
mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak tepat, dan hal ini merupakan yang
tidak diharapkan oleh negara-negara tersebut ketika mereka mulai menerapkan
ekonomi pasar di negara mereka.
Dan ketika negara-negara tersebut menerapkan perekonomian pasar sebagai
sistem perekonomian mereka, ternyata yang didapatkan oleh mereka justru ketidak
sempurnaan pasar (imperfect market), yang dikhawatirkan akan membawa
negara-negara tersebut kearah jebakan keterbelakangan.
Sebenarnya salah satu sumber permasalah utama tidak tercapainya tujuan
negara-negara tersebut di atas dikarenakan pasar dan mekanisme pasar bukan
”segala-galanya”, atau merupakan ”invisible hand” yang selalu mampu
mengendalikan kekacauan pasar ke arah keseimbangan, sebagaimana yang
dikemukakan oleh para ekonom kelembagaan (institutional economist).
Selanjutnya pemikir ilmu ekonomi klasik dan neo klasik mengasumsikan dalam
perekonomian ”tidak ada biaya transaksi” (zero transaction cost) dan
rasionalitas instrumental (instrumental rationality). Dan implikasinya, setiap
individu diandaikan bekerja hanya menurut insentif ekonomi, tanpa meperdulikan
oleh beragam aspek, misalnya sosial budaya, politik, hukum, dan sebagainya. Dan
bagi ekonom kelembagaan dianggap tidak relistis. Padahal kenyataannya menurut
para ekonom kelembagaan kegiatan perkonomian sangat dipengaruhi oleh tata letak
antar pelaku ekonomi (teori ekonomi politik), desain aturan main (teori ekonomi
biaya transaksi), norma dan keyakinan suatu individu/komunitas (terori modal
sosial), insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif), model
kesepakatan yang dibikin (teori kontrak), pilihan atas kepemilikan aset fisik
maupun non fisik (teori hak kepemilikan), dan lain-lain. Intinya, selalu ada
insentif bagi individu untuk berprilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi
tidak bisa hanya dipandu oleh pasar. Dalam hal ini diperlukan kelembagan non
pasar untuk melindungi agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak
berujung, yakni dengan mendesain aturan main/kelembagaan (institutions). Pada
level makro, kelembagaan tersebut berisi seperangkat aturan politik, sosial dan
hukum yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran dan distribusi. Dan pada
level mikro, kelembagaan berisi masalah tata kelola aturan main agar pertukaran
antar unit ekonomi dapat berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun
kompetisi.
Dan merujuk pada pandangan aliran ekonomi neoklasik menganggap pasar
berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun (costless) karena pembeli
(consumers) memiliki informasi yang sempurna dan penjual (producers) saling
berkompetisi menghasilkan biaya yang rendah. Akan tetapi pada kenyataannya
faktanya adalah sebaliknya, dimana informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan
proses jual beli dapat sangat asimetris. Inilah yang kemudian menimbulkan biaya
transaksi dan menyebabkan inefesiensi di dalam perekonomian.
Peranan Hukum Dalam Ekonomi Pasar
pada waktu Indonesia menerapkan sistem ekonomi pasar, substansi hukum ekonomi yang harus ada sebagai prasyarat yang dapat mendukung bisa berjalan atau tidaknya ekonomi pasar belum tersedia pada waktu itu, yaitu antara lain memiliki hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah salah satu aturan hukum yang harus dimiliki oleh setiap negara jika mereka menerapkan sitem ekonomi pasar sebagai sistem ekonominya. Dan Hukum persaingan usaha merupakan salah satu instrumen yang dipercaya mampu untuk memperbaiki kegagalan pasar yang diakibatkan dari persaingan yang tidak sempurna di dalam pasar.
pada waktu Indonesia menerapkan sistem ekonomi pasar, substansi hukum ekonomi yang harus ada sebagai prasyarat yang dapat mendukung bisa berjalan atau tidaknya ekonomi pasar belum tersedia pada waktu itu, yaitu antara lain memiliki hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha adalah salah satu aturan hukum yang harus dimiliki oleh setiap negara jika mereka menerapkan sitem ekonomi pasar sebagai sistem ekonominya. Dan Hukum persaingan usaha merupakan salah satu instrumen yang dipercaya mampu untuk memperbaiki kegagalan pasar yang diakibatkan dari persaingan yang tidak sempurna di dalam pasar.
Dan kemudian yang terjadi akibat Indonesia belum memiliki hukum persaingan
usaha adalah sistem ekonomi pasar yang ada malahan menghasikan maraknya praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar, dan pasar yang
diharapkan dapat menghasilkan pemanfaatan sumberdaya yang lebih maksimal dan
efesien yang terjadi justru sebaliknya, perekonomian Indonesia menjadi begitu
tidak efesien dan kehilangan daya saingnya dengan negara lain.
Serta hukum kepailitan yang berlaku pada waktu itu yang masih merupakan warisan masa kolonial juga berkontribusi bagi tidak terlindunginya pelaku ekonomi dari perilaku pelaku ekonomi yang seharusnya tidak layak lagi menjalankan usahanya tetapi karena hukum kepailitan yang ada belum baik serta proses peneggakannya yang masih memakan waktu yang lama membuat banyak pelaku ekonomi menjadi korban akibat dari ulah sekelompok pelaku ekonomi yang seharusnya tidak layak lagi untuk melanjutkan usahanya di dalam pasar.
Serta hukum kepailitan yang berlaku pada waktu itu yang masih merupakan warisan masa kolonial juga berkontribusi bagi tidak terlindunginya pelaku ekonomi dari perilaku pelaku ekonomi yang seharusnya tidak layak lagi menjalankan usahanya tetapi karena hukum kepailitan yang ada belum baik serta proses peneggakannya yang masih memakan waktu yang lama membuat banyak pelaku ekonomi menjadi korban akibat dari ulah sekelompok pelaku ekonomi yang seharusnya tidak layak lagi untuk melanjutkan usahanya di dalam pasar.
Lebih lanjut mengenai budaya hukum menurut Friedman adalah sikap manusia
terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Atau
dengan kata lain jika menurut pendapat Prof Achmad Ali, budaya hukum adalah
suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum
digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum
itu tidak berdaya.
Rendahnya budaya hukum yang berlaku di Indonesia juga berkontribusi bagi
tidak berfungsinya ekonomi pasar secara baik. Kurang menghargai kontrak-kontrak
yang sudah dibuat di dalam bisnis merupakan salah satu bentuk manifestasi
budaya hukum yang tidak baik.
Dan belum terbangunnya budaya hukum yang baik juga cukup berkontribusi bagi tidak berfungsinya beberapa kelembagaan hukum yang ditransplantasi dari negara-negara maju di Indonesia, karena budaya hukum yang ada begitu berbeda dengan budaya hukum negara dimana kelembagaan hukum ekonomi yang ditransplantasi itu berasal.
Dan sedikit mengutip kalimat dari Prof. Satjipto Rahardjo bahwa ekonomi kurang dapat berkerja dan melakukan perencanaan dengan baik tanpa didukung oleh tatanan normatif yang berlaku, yang tidak lain adalah hukum atau dengan kata lain tanpa adanya dukungan yang kuat dari kelembagaan hukum ekononomi yang ada sudah barang tentu sistem ekonomi pasar yang dianut oleh Indonesia tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Dan belum terbangunnya budaya hukum yang baik juga cukup berkontribusi bagi tidak berfungsinya beberapa kelembagaan hukum yang ditransplantasi dari negara-negara maju di Indonesia, karena budaya hukum yang ada begitu berbeda dengan budaya hukum negara dimana kelembagaan hukum ekonomi yang ditransplantasi itu berasal.
Dan sedikit mengutip kalimat dari Prof. Satjipto Rahardjo bahwa ekonomi kurang dapat berkerja dan melakukan perencanaan dengan baik tanpa didukung oleh tatanan normatif yang berlaku, yang tidak lain adalah hukum atau dengan kata lain tanpa adanya dukungan yang kuat dari kelembagaan hukum ekononomi yang ada sudah barang tentu sistem ekonomi pasar yang dianut oleh Indonesia tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Penutup
Agar dapat ekonomi pasar Indonesia berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih efesien, sangat ditentukan oleh dukungan dari kelembagaan hukum ekonomi yang kuat. Tanpa adanya dukungan dari kelembagaan hukum ekonomi yang kuat sulit bagi ekonomi pasar dapat bejalan secara baik.
Ekonomi pasar dengan kelembagaan hukum ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, meskipun terkadang perkembangan kelembagaan hukum ekonomi selalu tertinggal dari perkembangan ekonomi pasar. Namun seharusnya kelembagaan hukum ekonomi dapat selalu mengikuti perkembangan ekonomi pasar.
Agar dapat ekonomi pasar Indonesia berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih efesien, sangat ditentukan oleh dukungan dari kelembagaan hukum ekonomi yang kuat. Tanpa adanya dukungan dari kelembagaan hukum ekonomi yang kuat sulit bagi ekonomi pasar dapat bejalan secara baik.
Ekonomi pasar dengan kelembagaan hukum ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, meskipun terkadang perkembangan kelembagaan hukum ekonomi selalu tertinggal dari perkembangan ekonomi pasar. Namun seharusnya kelembagaan hukum ekonomi dapat selalu mengikuti perkembangan ekonomi pasar.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar